HUKUM 'IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA: STUDI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PELAKSANAANNYA DI MASYARAKAT KECEMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Transformasi budaya yang terjadi di masyarakat mengakibatkan pergaulan yang sangat bebas, hingga free sex melanda kalangan muda-mudi yang mengakibatkan bencana kehamilan diluar nikah. Pihak yang mengalami kerugian selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut, yaitu terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili mauoun yang bukan menghamili. Hukum harus bisa merespon terhadap fenomena tersebut, agar tidak ada bencana yang lebih besar.
'Iddah sebenernya merupakan hukum yang sudah disepakati oleh para ulama internasional, selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh nash al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi ketika 'iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka 'iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Hal tersebut karena masih kontroversinya pendapat para ulama madzhab. Ulama maliki berpendapat bahwa wanita hamil zina harus ber'iddah seperti wanita yang dicampuri secara syubhat. Berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yamg sama dengan 'iddah, kecuali perempuan itu menghendaki sanksi has zina atas dirinya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena 'iddah bertujuan untuk menjaga nashab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil tersebut. Menurut ulama syafi'iyyah perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.
Akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan tidak adanya kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina, yaitu dapat dikawinkan langsung deng laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Pelaksanaan hukum 'iddah hamil zina ini telah dilaksanakan secara tertib adminstrasi. KUA sebagai lembaga negara yang bertugas melaksankan pencatatan perkawinan, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rumusan kawin hamil tersebut. KUA mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan pelengkap mengenai proses kawin hamil, yaitu dengan mewajibkan membuat surat pernyataan bagi pasangan calon perkawinan yang telah hamil. Isi surat itu adalah pernyataan tertulis pasangan mengenai taubatnya mereka karena telah melanggar hukum islam, akan memperlakukan anak mereka secara manusiawi, dan menasabkan anaknya kepada sang ibu.