MERONGRONG KEKUASAAN NEGARA MENURUT PP NO.11 TH.1963 DAN HUKUM ISLAM

manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon)selalu melakukan interaksi dengan makhluk lainnya dalam kehidupan sehari-hari.dalam interaksi yang dialkukan kadangkala manusia melakukan peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara ada dua sumber yang mengatur hukum dan menyelesaikan peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara yaitu PPNo.11 Th.1963 dan hukum islam.adanya dua sumber hukum yang mengatur dan menyelesaikan peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara tersebut,menimbulkan 2(dua) permasalahan:
1. bagaimana konsep PP No.11 Th 1963 dan hukum islam yang mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara?
2. apa ada kemungkinan -kemungkinan untuk menggabungkan dua sumber dalam peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara,dalam tata hukum indonesia sebagai kekeuasaan negara,dalam tata hukum indonesia sebagai salah satu upaya untuk menyusun UUPKS yang baru?
tujuan penelitian ini adalah menemukan persamaan konsepsi antara PP No. 11 Th.1963 dan hukum islam dalam mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara serta mengetahui apa ada kemungkinan-kemungkinan untuk menggabungkan materi PP No.11 Th 1963 dan hukum islam,dalam menyusun uapaya menyusun UUPKS yang baru dalam tata hukum indonesia.
penelitian yang dilakukan dalam pembahasan maslah di sini,menggunakan metode deduktif-indukatif;yaitu metoda dengan cara mengambil data-data yang mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara dari PP No.11 Th.1963 dan hukum islam.melalui pembahsan yang obyektif dari dua sumber hukum tersebut,akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan yang menunjukan adanya persamaan konsepsi antara PP No.11 Th 1963 dan hukum islam yang mengatur peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara.dengan adanya persamaan konsepsi antara PP No.11 Th.1963 dan hukum islam maka ada kemungkinan-kemungkinan untuk menggabungkan dua materi sumber hukum tersebut,dalam upaya menyusun UUPKS yang baru dalam tata hukum indonesia.
penelitian menyimpulkan bahwa peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara,baik dalam konsepsi PP No.11 Th 1963 maupun dalam konsepsi hukum islam mendekati nilai kebenaran hakiki yang telah digariskan oleh allah swt.karean kedua sumber hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.