megantara, changga yudi (2009) MEKANISME PASAR MENURUT IBNU KHALDUN. Diploma thesis, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah.
cover.pdf - Cover Image
Download (45kB)
abstrak.pdf - Other
Download (123kB)
bab 1.pdf - Published Version
Download (754kB)
daptar pustaka.pdf - Bibliography
Download (169kB)
Abstract
ABSTRAK
Yudi changga megantara,Mekanisme pasar menurut ibnu khaldun,fakultas syar'iah IAILM
Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah ada pada zaman Rasulullah dan setelahnya di teruskan oleh khulafaur rasyidin kajian tentang mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik di antara nya abu yusuf,al-Ghazali,ibnu taymiyah,al-mawardi,Ibnu khladun dan lain-lain.mereka memiliki pandangan yang relatif hampir sama tentang mekanisme pasar.Namun demikian,diantara mereka terdapat jutga perbedaan dalam hal pembahasan mekanisme pasar tentunya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masanya.Ibnu khaldun[1332-1404] merupakan salah satu fuqaha ysng memberikan konstrubusi pemikirannya dalam menganalisis bidang ekonomi khususnya tentang mekanisme pasar ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu khaldun mengenai intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dan peranan lembaga pengawasan pasar[al-hisbah] dalam mekanisme pasar.metode yang di gunakan dalam tulisan ini,adalah metode studi pustaka[liberary research].jenis pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilatar belakangi paradigma kapitalisme yang mana pasae=r yang paling baik adalah persaingan bebas[free competition,sedangkan harga di bentuk oleh kaedah supply and demand.prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat,dimana nantinya akan menghasilkan upah[wage] yang adil,harga barang[price] yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah[full employment].untuk itu peranan negara dalam ekonimi sama sekali harus di minimalisir,sebab kalau negara tuurunn campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor suasta hingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar.maka dalam paradigma kapitalisme mekanisme pasar di yakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar.para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri[self regulating].
sementara dalam ekonomi islam pasar dijamin kebebasannya dalam islam. pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga,tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.Namun dalam kenyataannya sulit di tentukan pasr yang berjalan sendiri secara adil[Fair].distorasi pasar tetap sering terjadi,sehingga dapat merugikan para pihak. pasar yang dibiarkan berjalan sendiri[lassez faire],tanpa ada yang mengontrol,telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal yang mengontrol,ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal[capitalist] penguasa insprastruktur dan pemilik informasi.negara dalam islam mempunyai peran yang sama dengan pasar,tugasnya dalam mengatur dana mengawasi ekonomi,memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna,informasi yang merata dan keadilan ekonomi. perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan,sebab negara, sekali-kali tidak boelh menggangu pasar yang berjalan seimbang,perannya hanya di perlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Ibnu khaldun berpendapat bahwa meskipun prinsipnya campur tangan[intervensi] langsung pemerintah dalam kegiatan perekekonomian perlu ditiadakan, hal itu tidaklah beraarti bersifat mutlak dan permanen. dalam keadaan-keadaan tertentu, campur tangam pemerintah dapat dibenarkan, misalnya dalam rangka menjamin tegaknya keadilan bagi setiap pelaku ekonomi.untuk mengambil tindakan hukum terhadap segala bentuk langgaran yang di lakukan oleh rakyat sesuai dengan batas-batas kemenangan yang dimilikinya. peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian menurut ilbnu khaldun ,berlaku dalam tataranya yanag bersifat minimal efektif.jabatan pengawasan pasar[hisbah] menurut ibnu khaldun adalah kedudukana keagamaan.jabatan itu termasuk kewajiban bagi orang yang mengurusi persoalan kaum muslimin. untuk mendududki jabatan itu di pilih orang yang dipandang layak.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Ekonomi Syariah > Hukum Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 27 Mar 2023 03:37 |
Last Modified: | 27 Mar 2023 03:37 |
URI: | http://repository.iailm.ac.id/id/eprint/132 |