SISTEM PENEPATAN STANDAR UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TASIKMALAYA DAN HUBUNGANYA DENGAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

Upah adalah salah satu bidang yang sangat strategis dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, maka besar upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja tergantung kepada besarnya kontribusipekerja terhadap pengusaha. Oleh karena itu perlu diperhatikan standar upah agar memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulluah SAW dan pada masa kekholifahan.
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem peneptan upah di Kabupaten Tasikmalaya dan mengetahui cara menentukan standar upah menurut Ibnu Tamiayah serta oerbedaan penepatan upah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan pemIKIRAN Ibnu Tamiyah.
Perbedaan pandangan mengenai penepatan tingkat upah ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha. Atas dasar tersebut, untuk mencapai kesepakatan dalam penetuan tingkat upah maka peran dan intervensi pemerintah perlu dilibatkan. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial adalah dalam penepatan tingkat upah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan upah minimum.
Metode yang digunakan dalam penulisan skrisi ini adalah metode studi kasus. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan data berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subyek yang telah diamatai dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Ibnu Tamiyah berependapat bawha upah yang layak bermakna upah yang diberikan harus mencukupi minimal kebutuhan pangan, sandang , dan papan serta tidak jauh dari pasaran. Kelayakan upah bukan sekedar dilihat berdasarkan nominalnay saja, akan tetapi ada hal yang lain tidak kalah penting seperti ketepatan dalam membayar upah.
Pemerintah menepatkan upah minimum berdasarkan kehidupan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Dalam menetapkankan tahapan pencapaian hidup layak,Gubernuh memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu di provinsi/kabupaten/kota serta saran dan pertimbangan dari dewan pengupaham.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TRnsmigrasi Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat diambli sebuah kesimpulan bahwa proses penepatan upah ,minimum Kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan uah minimum.