HUKUM IDDAH PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA;STUDI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PELAKSANAANNYA DIMASYARAKAT KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Transformasi budaya yang terjadi dumasyarakat mengakibatkan pergaulan yang sangat bebas, hingga free sex melanda kalangan muda-mudi yang mengakibatkan bencana kehamilan di luar nikah. Pihak yang mengalamai kerugian selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut, yaitu terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Hukum harus bisa merespon terhadap fenomena tersebut, agar tidak ada bencana yang lebih.
'Iddah sebenarnya merupakan hukum yang sudah disepakati oleh para ulama internasional, selain juga sudah dijelaskan secara eksplisit oleh nash al-quran maupun sunnah. Akan tetapi iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil karena zina maka iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Hal tersebut karena masih kontrevesinya pendapat para ulama madzhab. Ulama Maliki berpendapat bahwa hamil zina harus ber'iddah seperti wanita yang dicampuri secara syubhat. Berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah, kecuali jika prempuan itu menghendaki sanksi had zina atas dirinya. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nashab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nashab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil tersebut. Menurut ulama Syafi'iyya perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.
Akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan tidak adanya kewajiban 'iddah bagi perempuan hamil karena zina, yaitu menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan.Adapun dlam hal perkawinan dengan lajki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Pelaksanaan hukum iddah hamil zina ini telah dilaksanakan secara tertib administrasi. KUA sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan rumusan kawin hamil tersebut. KUA mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan pelengkap mengenai proses hammil, yaitu dengan mwajibkan membuat surat pernyataan bagi pasangan calon perkawinan yang telah hamil. Isi pernyataan surat itu dalah pernyataan tertulis pasangan mengenai taubatnya karena mereka telah melanggar hukum islam, akan memperlakukan anak mereka secara manusiawi, dan mebasabkan anaknya kepada sang ibu.