SISTEM PENETAPAN STANDAR UPAH MINIMUM KABUPATEN[UMK] TASIKMALAYA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

ABSTRAK

Parid solehudin,sistem penerapan standar upah minimum kabupaten [UMK] Tasikmalaya dan hubungannya dengan pemikiran ibnu taimiyh.

Upah adalah salah satu bidang yang sangat strategis dalam pelaksanaam hubunga kerja di perusahaan,maka besar upah yang di bayarkan pengusaha kepada pekerja tergantung kepada besarnya kontribusi pekerja terhadap pengusaha.orh karna itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan,seperti yang terjadi pada masa rasulullah SAW dan pada masa kekholifahan.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan upah di kabupaten tasik malauya dan mengetahui cara menentukan standar upah menurut ibnu taimiyah serta perbedaan penetapan upah yang ada di kabupaten tasikmalaya dengan pemikiran ibnu taimiyah.

perbedaan pandangan mengenai penetapan tingkat upah ini sering memicu perselisihan antara buruh dan pengusaha.atas dasar hal tersebut,untuk mencapai ksepakatan dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi pemerintah perlu di libatkan.salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial adalah dalam penetapan tingkat upah.kebijakan ini di sebut dengan kebijakan upah minimum.

metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi kasus.jenis pendekatan yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan data berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subyek yang telah di amati dan memiliki karakteristik bahwa data yang di berikan merupakan data asli dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

ibnu taimiyah berpendapat bahwa upah yang layak bermakna bahwa upah yang di berikan harus mencukupi minimal kebutuhan pangan,sandang,dan papan serta tidak jauh dari pasaran.kelayakan upah bukan sekedar dilihat berdasarkan nominalnya saja,akan tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting seperti ketepatan dalam membayar upah.

pemerintah menetapkan upah minumum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikam produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.dalam menetapkan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak,gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja,usaha yang paling tidak mampu di provinsi/kabupaten/kota serta saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan.

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang di peroleh dari dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten tasikmalaya,maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa proses penetapan upah minimum kabupaten di kabupaten tasikmalaya adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan upah minimum.