SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DI TINJAU DARI FIQH MU'AMALAH [Studi terhadap undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DI TINJAU DARI FIQH MU'AMALAH
[Studi terhadap undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasar pada fitrah manusia sebagai makhluk sosial,dalam proses pemenuhan kebutuhannya tidaklah lepas dari peranan dan kerja sama dengan manusia lain.fenomena ini menimbulkan hubungan kedua belah oihak yang berujung pada proses mutualisme itulah timbul kesepakatan antara kedua belah pihak[majikan dengan buruh;bos dengan karyawan,dll]sebagai landasan hokum,dalam oprasionalnya undang-undang no 13.thn 2003 telah mengatur hubungan kerja tersebut.namun di sisilain,islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin dan hukumnya bersifat transcendental,jauh-jauh hari telah mengisyaratkan hal yang sama.oleh karena itu,hukum islam [fiqh] sebagai landasan transcendent perlu meninju ulang kesesuaian dan sinergisitas hukum positif tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum fiqh mua'malah didalam meninjau sistem pengupahan karyawan di indonesia yang di atur oleh UU No.13 thn 2003.

Penelitian ini menggunakan metode library research,yaitu berupa penelitian dengan melalui penelusuran buku-buku yang ada di perpustakaan,yang di kenal dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.

hasil pengolahan data membuktikan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja di indonesia menurut undang-undang nomor 13 thn 2003,adalah setiap kerja ataupun buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak melindungi pekerja,yang meliputi upah minimum,upah kerja lembur,upah tidak masuk kerja karena berhalangan,upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya,dan sebagainya.pemerintah menetapkan upah minumum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperlihatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi.

menurut islam,ketentuan upah bagi tenaga kerja atau pekerja,selain adanya penentuan upah minimum,selayaknya penentuan juga berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan.selain itu,ketentuan upah juga harus jelas[di tentukan/disebutkan]sebelum pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya.