KETENTUAN HUKUM BAGI ANAK DAN ISTRI MELALUI ITSBAT NIKAH BAGI PELAKU NIKAH DI BAWAH TANGAN

ABSTRAK
Neng siskawati,KETENTUAN HUKUM BAGI ANAK DAN ISTRI MELALUI ITSBAT NIKAH BAGI PELAKU NIKAH DI BAWAH TANGAN[studi penelitian agama majalengka]

Itsbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan dua orang suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara siri.tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai buktu sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia,misalkan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat[1] pasal 2 ayat [2].pada dasarnya pelaksanaan itsbat diperuntukan pada hal tertentu saja seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat[1],[2],dan [3] kompilasi hukum islam.dalam penelitian ini melalui itsbat nikah bagi pelaku pernikahan dibawh tangan yang terjadi di pengadilan agama majalengka.

Metode penelitian menggunakan metode filed reserch,kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara.studi dokumen atau bahan pustaka,dan observasi langsung pada pengadilan agama majalengka.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi terhadap ketentuan hukum bagi anak dan istri melalui itsbat nikah bagi pelaku pernikahan di bawah tangan menunjukan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama setelah di itsbatkan,terutama mereka mempunyai kekuatan hukum dengan bukti sebuah putusan dan penetapan dari pengadilan agama majalengka.akibat hukum terhadap adanya penetapan itsbat nikah adalah sahnya pernikahan secra hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami,istri dan anak yang lahir dari perkawinanya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak,baik suami atau istri,dan anak.dengan demikian seorang anak mempunyai hak untuk memiliki akta kelahiran bisa mengajukan pembuatan akta kelahiran pada dinas terkait dengan memberikan bukti status hukum pernikahan kedua orang tuanya berupa putusan dan penetapan dari pengadilan agama majalengka,begitupun status istri yang sudah di itsbatkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya.legalitas administrasi anak dan istri akan di akui oleh negara karena keduanya sudah tercatat,seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat[1]yang berbunyi:agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawina harus di catat.sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa hukum sangat melindungi warga negara yang mematuhi segala ketentuan yang berlaku,karena seperti yang tertera dalam pasal 6 ayat[1],pasal 15 ayat [2].