IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PADA PERKEBUNAN TEH DI KAMPUNG BUNIHURIP PADA MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian bagian daripada sistem bagi hasil yang dilaksanakn oleh pemilik lahan dan petani penggarapa diperkebunan teh Kampung Bunihurip Desa Sukapada. Dalam pelaksanaan akad bagi hasil yangan ada di kampung Bunihurip terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sistem bagi hasil yang cenderung merugikan pemilik lahan karena harga perawtan perekebunan teh yang tetap namun harga jual teh yang semakin menurun karena permintaan teh yang juga ikut turun drastis namun petani tetap meminta pembagian sebanyak 50% dari hasil panen teh tersebut. Hal ini terjadi setelah masa pandemi, dimana permintaan teh yang menurun menyebabkan jadwal panen yang biasanya dilakukan satu minggu satu kali menjadi tidak tentu, hal ini juga yang menjadi sebab turunnya harga jual teh dan menguubah sistem pembagian akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap menjadi 50% dari setiap kilogram teh yang para petni petik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuain anatara akad yang dilakukan sebelumnya dengan realita yang terjadi dilapangan ditinjau dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan akad bagi hasil dalam prinsip hukum ekonomi syariah memudahkan bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki skil dalam memelihara lahan pertanian atau perekebunan atau ada juga orang yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian, akan tetapi tidak semua mempunyai waktu dan sebaliknya. Ada juga mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, maka islam mengejurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka. Macam-macam akad bagi hasil di bidang pertanian diantaranya adalah muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Dari ketiga akad diatas, akad yang dilaksanakn diperkebunan teh Kampung Bunihurip adalah akad musahaq.

Perkebunan teh Kampung Bunihurip terletak d Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Lahan perkebunan teh seluas 17 hektar tersebut biasa menghasilkan teh sebanyak 6-8 ton setiap minggunya, namun saat ini mereka hanya dapat memanen maksimal 3 ton pucuk teh dalam kurun waktu yang tidak tentu tergantung permintaan pabrik. Sebagian besar masyarakat di Desa Sukapada berprofesi sebagai petani, hal ini juga didukung karena sebagian besar lahan yang ada di Desa Sukapada adalah lahan pertanian atau lahan produktif.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa fakta dilapangan tentang akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggerap sesuai dengan kaidak akad bagi hasil yang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang dilaksanakan diperkebunan teh ini adalah akad musahaq, yaitu dimana pemilik lahan yang sudah memiliki perkebunan teh meminta petani penggerap untuk merawat dan memanen teh yang pemilik lahan miliki.

Pembagian hasil panen yang berubah semenjak masa pandemi dikarenakan oleh permintaan teh yang ,menurun yang menyebabkan harga jual teh ikut turun, hal ini yang menyebabkan para petani penggarap menginginkan bagian yang lebih besar daripada sebelumnya karena panen yang dilaksanakanpun tidak pasti. Dalam kasus tersebut sebenarnya tidak ada pihak yang bisa dilaksanakan, namun merka harus saling ridha dalam bekerja maupun dalam memberi. Adapun solusi yang bisa peneliti berikan adalah dengan memanfaatkan daun teh menjadi produk lokal seperti kripik teh dan dipasarkan langsung oleh masyarakat disana, hal ini tentunya dapat meningkatkan pemasukan baik bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.