PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 PADA OPERASIONAL BANK SYARIAH

ABSTRAK
BAKHRAWI:pelaksanaan undang-undang no 10 tahun 1998 pada operasional bank syriah[study yuridist operasional bank syariah mandiri tasikmalaya]

Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang pebankan merupakan amandemen dari undang-undang no 7 tahun 1992 yang merupakan pintu pembuka bagi tumbuhnya perbankan syariah di indonesia.yang sebelumnya telah di rintis oleh bank muamalt indonesia[BMI]walaupun sistem yang di gunakan masih sistem bagi hasil,tetapi respon masyaraka terhadap bank muamalah cukup tinggi.perlahan lahan bank syariah telah menemukan peran yang lebih besar dalam perbankan di indonesia terutama setelah di keluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 hal ini tidak lepas dari peran ulama dan para cendikiawan muslim yang terus memperjuangkan konsep-konsep ekonomi syariah tersebut sehingga menjaadi bentuk undang-undang
bank syariah mandiri[BSM]hadir di tasikmalaya pad a tanggal 5 desember 2003 dan menjadi bank umum syariah pertama yang hadir di tasikmalaya.yang di ikuti oleh bank muamalat indonesia[BMI]dan bank jabar syariah dalam tahun yangh b ersamaan.
penulos melakukan penelitian di bank syariah mandiri tasikmalaya yang berlambat di jalan otto iskandardinata no 5 kota tasikmalaya jawa barat.
tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengamatan sesuai prinsip-prinsip perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah di bank syariah mandiri tasikamalaya,secara konsep maupun produk yang ditawarkan kepada nasabah,telah sesuai sebagaimana konsep atau produk yang tercantum dalam undang-undang no 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 serta beberapa pasal-pasal yangh lain dengan penjelasan SK DIR BI NO 32/34/1999 DIR BI 32/34/1999.