PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah berlaku efektif selama lima belas tahun lebih, tetapi masih terdapat hambatan hambatan dalm pelaksanaanya. kejadian ini, diduga karna kurangnya persepsi masyarakat terhadap undang-undang perkawinan terebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya terhadap asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan relevaninya dengan fiqih munakahat. jika persepsi masyarakat desa dimaksud terhadap fiqih munakahat lebih baik dari pada persepsi mereka terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 maka sangat mungkin terjadi penympanan terhadap asas-asas undang-undang perkawinan tersebuh, khususnya asas pencatatan.
Kecamatan pagerageung adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah utara tasikmalaya. termasuk kecamatan yang cukup banyak penduduknya. ekonomi masyarakatnya pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian. sistem pendidikan dan kebudayaanya tergolong kelas menengah, artinya tidak semaju masyarakat kota, tetapi juga tidak terlalu terbelakang. sifat masyarakatnya termasuk kategori religius.
penelitia ini meliputi penelitian literatur, yang bertujuan untuk mengnventarisasi dalil dalil dari al-quran, al-sunnah, dan dari buku-buku hukum islam,mengenai relevansi asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan fiqih munakahat.
data persepsi masyarakat kecamatan pagerageung terhadap asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan relevansinya dengan fiqih munakahat diperoleh melalui penelitian lapangan. teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk angket yang disebarkan kepada masyarkat sampel, guna memperoleh pernyataan setuju atau tidak setuju, baik terhadap asas-asas undangundang perkawinan nomor 1 tahun 1974, maupun terhadap relevansinya dengan fiqih munakhat.
Penelitian menyimpulkan bahwa kurang lebih 95,27% masyarakat kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya umumnya menyatakan kesetujuan terhadap asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. akan tetapimereka masih rendah persepsinya terhadap asas monogami dan asas perseimbangan hak suami istri,rendah persepsinya tentang asas perlindungan hukum terhadap anitra. Adapun persepsi merea terhadap relevansinya asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974itu dengan fiqih munakahat, ternyata lebih tinggi frekuensinya, yaitu mencapai 98,47% dari mereka menyatakan kesetujuanya. yang mencolok disini, persepsi mereka terhadap relevansi asas pencatatan perkawinan dengan fiqih munakahat juga masih rendah . kelemahan dalam persepsi terhadap asas manogami dan asas perseimbangan hak suami istri dalam persepsi mereka terhadap
asas-asas undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan terhadap asas penatatan dalam persepsi mereka terhadap relevansi asas undang-undang perkawinan itu dengan fiqih dan munakahat diduga menjadi faktor terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam masyarakat kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya. fakta ini membuktikan bahwa persepsi masyarakat kecamatan pagerageung kabupaten tasikmalaya terhadap hukum perkawinan belum sepenuhnya baik. dengan demikian diperlukan penyuluhan hukum perkawinan tersebut dan berdasarkan indikator-indikator yang ada di lakukan melalui pendekatan keagamaan, dengan sasaran utamanya ulama pemuda.