PENETAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MURABAHAH (KASUS BMT BERKAH MADANI CIMANGGIS-DEPOK)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan bagi hasil keuntungan jual beli murabahah yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani, manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan masukkan atau tambahan sehingga dalam menentukan kebijakan penentuan bagi hasil keuntungan sesuai dengan akhlak islami.
Jenis penelitian menggunakan metode desktiptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BMT Berkah Madani secara langsung yang berhubungan dengan kebijakan penentuan bagi hasil keuntungan jual beli murabahah kemudian menganalisanya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, teknik analisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh bersifat kualitatif, sampel data yang didapatkan adalah dari adata prmer yang langsung diperoleh dari BMT Berkah Madani tentang kebijakan penentuan bagi hasil keuntungan jual beli murabahah, dan dari data sekunder yang merupakan data olahan yang sumbernya dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan melakukan studi pustaka, interview, internet, dan lain-lain.
Dari penelitian ini didapatkan bahwa penentuan bagi hasil keuntungan jual beli murabahah yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syari'ah, sebab paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di konvensional, yang akhirnya penulus mencoba mengajukan kebijakan baru sebagai model altermatif yang sesuai dengan akhlak syari'ah dan lebih kompetitif.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT Berkah Madani belum sempurna dengan aturan syari'ah, karena secara paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di perbankan konvesional, seperti dalam penentuan bagi hasil keuntungan jual beli murabahah yang masih menyandarkan kepad asuku bunga yang berlaku dipasar dan beban bagi hasil dengan pemilik saham dan nasabah penyimpan dan saran yang ingin diberikan supaya terhindar dari prinsip-prinsip itu, harus ada kebijakan yang sesuai dengan akhlak syari'ah sehingga dengan kebijakan tersebut terbebas dari unsure pemindahan bagi hasil, unsur tingkat suku bunga serta metode pembebanan suku bungan yang memisahkan harga pokok dengan persentase keuntungan.